17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan; 8 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnyaPeraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-undang No. com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (15/6/2023). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. bupaten Pringsewu Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya dismgkat sebagai RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu untuk periocle 20 [dua puluht tahun terhitung sejak tahun 2005 sarnpai dengan tahun 2025. RPJPD. (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026. Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun6. Dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah provinsi, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. 22. Iswandi, M. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025 cukup terdiri dari 7 (tujuh) Pasal yang mengatur mengenai pengertian - pengertian, muatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hubungan konsultasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional (2020-2024) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnyaRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang 2005-2025; 3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam. B. Judul. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. 3. pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Keempat tahap itu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yangpenyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Sumatera Barat ini disusun. Si. 5. untuk jangka panjang, menengah dan pendek, dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 205-2025 yang. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. Dalam bab ini dijelaskan pula sasaran pembangunan jangka panjang daerah. Jakarta, 15 Juni 2023. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yakni Tahun 2016-2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang-Undang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ABSTRAK: Bahwa Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sebagai Landasan, Arah, Dan Prioritas Pembangunan Secara Menyeluruh Yang Dilakukan Secara Bertahap Dan Berkesinambungan Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat Yang Maju Dan Sejahtera, Telah Ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 8. Barat Tahun 2010-2015. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka. Repelita terdapat enam periode, sebagai berikut: Repelita I (1969-1974) Repelita II (1969-1979) Repelita III (1979-1984) Repelita IV (1984-1989) Repelita V (1989-1994). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perwakilan. Adapun sasaran strategis Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-dua (2010-2014. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045, menurut rencana, bakal diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada April. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 2 PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya. Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam. Dokumen resmi yang berisi rencana pembangunan Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang, visi dan misi gubernur, serta keterkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang. GUBERNUR SUMATERA BARAT . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Menimbang : a. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan berdasarkan Rencana Pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun. 5. 4. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Keberadaan sebuah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah, bukanlah sebagai pelengkap. 20 July 2018 08:33. Jenis. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai proses awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN ANG MAHA ESA BUPATI WAKATOBI, Menimban : . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Rembang > Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. 9. 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi yang. Untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan KLHS tersebut, Kementerian Dalam 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua. blogspot. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang. KEDUA : Tim Evaluasi Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 53, Tambahan Lembaran Negara republik. Sysadmin Sabtu, 13 Agustus 2016 09:33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten BanyumasPerencanaan Pembangunan Nasional. Tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: tahap awal melakukan persiapan penyusunan RPJPD, meliputi: penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang. HR. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. d okumen p erencanaan p embangunan jangka panjang ; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pembagian Perencanaan Berdasarkan Waktu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 sudah tidak sesuai lagi dinamika masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan Perubahan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan. 1. Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada. Rencana Induk Perkeretaapian Nasional merupakan dokumen jangka panjang yang menggambarkan satu kesatuan sistem perkeretaapian sebagai amanat Undang-Undang. id. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan. Subjek. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. isi dan Programnya, Presiden S. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi GorontaloRPJPD. PERATURAN DAERAH No. UNDUH SUBJEK :. Glosarium. RPJP Nasional ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-undang ini. idABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan. 17. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun. Apa Hubungan Antara Perencanaan Jangka Pendek dan Perencanaan Jangka Panjang? Perencanaan adalah bagian terpenting dari sebuah bisnis. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 2. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya. Taman Suropati No. Saat ini, perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatra Barat 2016-2021: 4. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. d Tahun 2023;. 2 Pembangunan Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik. Pada 2022 mendatang, Kementerian PPN/Bappenas mulai menyusun latar belakang kajian atau background. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Undang. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Pasal 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 36. 1. Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 Beranda. The RPJPN, a development plan that covers 20 years, aims to achieve the development goals as mandated in the Preamble to the Constitution of 1945. Kamis, 28 September 2023. Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai proses awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka. Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 6721. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Peraturan Daerah. Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik. BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pasal 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun untuk periode tahun. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Login Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 28 Tahun 2013Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Perubahan Rencana Pembangun Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemer intah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 39. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024. panjang, sehingga menuntut penghargaan atas keragaman latar. Di Indonesia, konsep perencanaan tata ruang dikembangkan dari masa ke masa. Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. 8. sejalan dengan rencana pembangunan jangka. 52, Tisnonegaran, Kec. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang; d. 14. Tipe Dokumen. Namun demikian, pelaksanaan sinergitas tersebut tidaklah mudah, masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2010-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. RPJPD. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran tujuan pembangunan di Kabupaten Jember dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup. f pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Di samping itu, RKPD Provinsi Sumatera Barat ini disusun. Umumnya, perencanaan jangka panjang memiliki jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dimana komponen di dalamnya adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah dari pembangunan nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa berbicara dalam sesi wawancara di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (24/5/2023). bappedalitbang@probolinggokota. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan. Penyederhaan birokrasi tersebut dilakukan untuk mendukung investasi, memangkas prosedur birokrasi yang panjang, serta menyederhanakan eselonisasi. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005,Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kota Batu Tahun 2023- 2026 disusun berdasarkan: a. Pembangunan Nasional, Pemerintah mengejewantahkan Rencana Jangka Panjang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pendahuluan, Pada tahap Pendahuluan berisi background dan sejarah Perusahaan, visi dan misi perusahaan, Tujuan Perusahaan dan tentukan kearah mana. Kepastian diatas salah satunya berupa kejelasan dan kepastian arah atau rumusan masa depan daerah yang di formalkan baik dalam bentuk dokumen Rencana Tata Ruang ataupun Visi Pembangunan Jangka Panjang daerah. Dalam penyusunannya, RPJPD mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai. Sesuai Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, sistem tersebut merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan. RPJPD Provinsi Jawa. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bab IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka. Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312; 23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan perencanaan daerah yang menggambarkan Visi, Misi, dan Arah pembangunan kota dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tematik. ABSTRAK: bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap. Pada tahap ke-2 ini aktivitas khusus tubuh perencana ialah lakukan proses untuk memperoleh legitimasi itu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2018-2023 PDF File : 7. Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah menggodok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045. E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Fokus perencanaan jangka panjang kali ini adalah memaksimalkan potensi. menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005- 2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (lima tahunan). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah (1) satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan; (2) untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan; (3) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 1 Hal ini merupakan bagian dari 8 (delapan) misi pembangunan nasional dalam rangka menggapai visi. 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang harus mendapatkan legitimasi dari DPRD di tempat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RKPD cukup mendapatkan legitimasi dari kepala daerah. Download Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam. Rencana Pembangunan Nasional meliputi: a.